Salatiga (16/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyalurkan bansos sosial dalam agenda kunjungan kerja di dapil Salatiga, Jawa Tengah.

Bansos sosial yang disalurkan terdiri dari ATENSI, sembako reguler dan PPKM, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Bansos yang disalurkan dalam kesempatan ini diambil dari sisa anggaran tahun 2021 yang masih mengendap di bank himbara karena masalah tertentu sehingga belum tersalur ke penerima manfaat,” terang Bukhori di Salatiga, Sabtu (12/03/2022).

Legislator Dapil Salatiga ini membeberkan sejumlah faktor yang membuat keluarga penerima manfaat (KPM) tidak kunjung menerima bantuan yang sudah dialokasikan oleh Kementerian Sosial pada TA 2021, diantaranya: a) KPM meninggal dunia; b) keluarga mampu; c) penerima ganda dengan bansos lain; d) NIK tidak padan; e) KPM pindah alamat; f) KPM tidak memiliki identitas.

Sementara itu, berdasarkan data yang berhasil dihimpun, realisasi penyaluran bansos reguler di Salatiga mencapai 93,74%. Namun sebanyak 6,62% dari total 6.873 KPM masih belum tersalurkan. Sementara untuk realisasi bantuan PPKM baru tercapai 74,34% dari total 6.575 KPM.

“Melalui pengawasan ini, kami mendorong sejumlah stakeholder terkait seperti Bank Himbara (BNI dan BTN) dan PT. Pos Indonesia mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial secepatnya. Paling lambat untuk distribusi bantuan sembako bisa diselesaikan pada tanggal 18 Maret 2022, sedangkan untuk bantuan PKH dapat tuntas sebelum tanggal 30 April 2022,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Bukhori menyerahkan secara langsung bantuan ATENSI yang terdiri dari bantuan bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, kruk, dan tongkat adaptif kepada KPM yang berkebutuhan khusus.

Selain itu, bantuan ATENSI juga termasuk santunan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat Covid-19 serta bantuan pemenuhan nutrisi dan layak hidup bagi lansia. Di samping bantuan ATENSI, Bukhori juga menyerahkan secara langsung bantuan Sembako dan PKH dengan masing-masing nilai bantuan sebesar Rp600 ribu dan Rp 1,1 Juta per KPM.