Semarang (02/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyalurkan bantuan sosial untuk mendukung pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Semarang yang terdampak pandemi.

Bantuan sosial senilai Rp36 miliar tersebut bersumber dari sisa anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021 yang belum terealisasi akibat tertahan di bank penyalur.

“Percepatan penyaluran bansos harus tetap dilakukan secara cermat dan akurat kendati Menteri Sosial menargetkan anggaran sisa tersebut terealisasi sepenuhnya sebelum tanggal 5 Maret 2022. Atas dasar itu, kehadiran kami adalah untuk melaksanakan tanggung jawab konstitusional kami, yakni melakukan fungsi pengawasan terhadap penyaluran bansos bagi masyarakat perlu. Walaupun dikejar oleh tenggat waktu yang sempit, kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut berhasil diterima oleh yang berhak tanpa dikurangi kualitas maupun kuantitasnya sedikitpun,” ucap Bukhori dalam siaran persnya, Rabu (02/03).

Anggota Komisi VIII DPR ini menjelaskan, tujuan dari program penyaluran bantuan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah konsumtif. Akan tetapi juga untuk membangun mentalitas penerima manfaat supaya memiliki mental ‘tangan di atas’ di kemudian hari. Dan salah satu strategi untuk merealisasikan hal itu adalah melalui program ATENSI berupa bantuan kewirausahaan.

“Melalui program ATENSI berupa bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, kami mendorong penerima manfaat untuk secara kreatif mengelola stimulus modal yang mereka terima untuk meningkatkan omzet usaha mereka, misalnya melalui strategi diversifikasi produk dan intensifikasi produk. Sehingga ke depan, mereka diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar seiring dengan meningkatnya kapasitas usaha para penerima manfaat. Karena itu, saya menyerukan kepada penerima manfaat supaya tidak selamanya berbangga dengan tangan di bawah, tetapi harus ditumbuhkan hasrat agar suatu saat nanti menjadi orang yang tangannya di atas,” jelasnya.

Secara rinci, bantuan sosial tersebut terdiri atas bantuan ATENSI, bantuan sembako BPNT, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk bantuan ATENSI sendiri terdiri dari bantuan untuk penyandang disabilitas, bantuan kewirausahaan, beasiswa bagi anak yatim dan bantuan bagi lansia.

Selain mengawasi percepatan penyaluran bansos di Kota Semarang, politisi dapil Jawa Tengah 1 ini juga membuka posko layanan pengaduan bagi konstituen di Kota Semarang untuk merespons permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah pusat, khususnya persoalan terkait isu sosial, kebencanaan, keagamaan, dan perlindungan perempuan serta anak.

“Posko layanan pengaduan berfungsi sebagai jaring aspirasi untuk menampung keluhan dan masukan dari berbagai lapisan warga terkait dengan kualitas pelayanan publik, khususnya yang menjadi domain pemerintah pusat yang bermitra dengan Komisi VIII DPR. Dengan adanya posko yang terhubung langsung dengan kami, ini akan membantu kami memperoleh data berupa lokasi, pihak, dan akar masalah secara akurat dan real time melalui sumber yang bisa dipertanggung jawabkan. Kemudian, bahan ini yang kami jadikan sebagai dasar advokasi kami saat rapat kerja dengan pemerintah,” pungkasnya.