Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengingatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar lebih amanah dan transparan dalam mengelola dana zakat. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki pola komunikasi dengan Komisi VIII DPR RI.
Hal tersebut disampaikan Bukhori lantaran dirinya prihatin dengan sikap BAZNAS yang dinilai cenderung menutup komunikasi dengan Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan berbagai program untuk kegiatan masyarakat sepanjang Tahun Anggaran 2021.
Awalnya, politisi PKS itu menyoroti realisasi zakat infak sedekah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sepanjang tahun 2021. Dalam paparannya, BAZNAS menyebut pengumpulan ZIS-DSKL sepanjang tahun 2021 mencapai Rp14,1 Triliun sementara penyalurannya mencapai Rp12,2 Triliun untuk kegiatan kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan pendidikan.
“Realisasi pengumpulan ZIS-DSKL mencapai Rp14 Triliun, sedangkan penyalurannya menyentuh angka Rp12 Triliun. Jika dilihat, kegiatan ini sangat banyak sekali dan nilainya fantastis, akan tetapi Komisi VIII DPR rasanya tidak pernah dilibatkan sama sekali dengan berbagai program yang ada selama ini. Padahal, kami memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan atas program tersebut,” ungkap Bukhori dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BAZNAS dan BWI, Kamis (20/1/2022).
Legislator dapil Jawa Tengah 1 itu mengaku kesulitan menghubungi pimpinan BAZNAS ketika dirinya tengah mengadvokasi kebutuhan masyarakat di dapil. Selain itu, dirinya juga menyayangkan beberapa program BAZNAS yang dianggap hanya menyasar kelompok tertentu sehingga menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Karena itu, Bukhori meminta BAZNAS supaya transparan dalam merealisasikan program dari dana zakat dan mengakomodasi seluruh kepentingan mustahik tanpa pandang bulu.
“Sebagai mitra semestinya bisa bekerjasama. Namun faktanya, kenapa pimpinan ini sulit dihubungi? Tolong jangan seperti itu. DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sehingga patut menjadi perhatian BAZNAS. Ditambah, BAZNAS juga akan kesulitan di lapangan jika mengabaikan peran DPR. Kami bisa berbuat banyak, bahkan jika perlu DPR bisa buat rapat ini deadlock,” kritiknya.
Di sisi lain, lanjutnya, kami juga belum bisa menerima laporan pertanggungjawaban dari BAZNAS karena tidak menyertakan detail pengumpulan dan penyaluran ZIS-DSKL selama ini. Ke depan, saya berharap kemitraan kita perlu diefektifkan. BAZNAS mesti mengabarkan mitra untuk setiap kegiatan yang menyasar masyarakat agar pengawasannya bisa sejalan, pungkasnya.