Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Aleg PKS Ingin Pelaku UKM Masuk e-Catalog Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

 

Tasikmalaya (20/10) — Dalam upaya melakukan modernisasi pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan Katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga.

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat berharap e catalog yang dirilis tersebut dapat mempercepat Pembangunan Infrastruktur. Terutama di sektor konstruksi agar lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.

“Saya ingin supaya Katalog elektronik sektoral yang diluncurkan Kementerian PUPR dapat mempercepat kegiatan pengadaan barang dan jasa di lembaga ini. Sekaligus menjadikan prosesnya lebih transparan,” ucap Politisi asal PKS.

Toriq menyebutkan khusus di bidang SDA dan Bina Marga Kementerian PUPR terdapat sebanyak 12 penyedia jasa yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai penyedia jasa komoditas mobile pump, komoditas jalan jembatan dan komoditas preservasi jalan.

Dan Toriq menilai e-Catalog sektoral yang baru diluncurkan tersebut seperti masih didominasi oleh pelaku Usaha Besar. Toriq tidak ingin pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang tersebar di berbagai daerah akan kesulitan bersaing dalam menawarkan produk barang dan jasanya.

“Sebaiknya Kementerian juga memberikan peluang partisipasi ke semua pelaku usaha disetiap level. Dalam hal keikusertaan pengadaan barang Pemerintah melalui e-Catalog. Saya kira perlu perbaikan kedepannya. Demi terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Khususnya untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM),” tuturnya.

Menurut Toriq, dimasa pandemi, Kementerian PUPR merupakan lembaga yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia kembali stabil dan terus bertumbuh lewat pembangunan infrastruktur. Diantaranya dengan meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang jasa konstruksi.

“Saya berharap Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar tercipta kondisi persaingan usaha yang sehat dan adil demi meningkatkan minat investasi di Indonesia,” tutupnya.