Jakarta (15/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, mendorong Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menggalakkan Program Kejar Paket Khusus bagi perempuan Indonesia yang putus sekolah.
Hal itu harus dilakukan, pasalnya sampai saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan di Indonesia masih sangat rendah. Dan angka putus sekolah bagi perempuan juga sangat tinggi.
Hal itu disampaikan Nur Azizah secara virtual dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA. Pada Senin (23/08/2021) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Nur Azizah menyebutkan, dalam rangka preventif sebagaimana yang disampaikan ibu Menteri terkait slogan ‘Perempuan Berdaya Indonesia Maju’, harus berbading lurus dengan peningkatan IPM Perempuan di Indonesia. Jika masalah IPM ini sudah dapat teratasi maka slogan tersebut dapat benar-benar terealisasi.
“Lalu kalau kita perhatikan dari IPM perempuan yang dipaparkan bu Menteri tanggal 3 juni 2021 lalu, IPM perempuan itu baru 69,19, sedangkan laki-laki 75,98. Kemudian upaya apa dalam kerangka meningkatkan IPM perempuan ini yang akan digulirkan oleh ibu Menteri?. Saya usul supaya ada koordinasi dengan Kemendagri, agar setiap kepala daerah itu dapat mendata terkait IPM perempuan seluruh daerah di Indonesia. Kalau pemberdayaan perempuan melalui program kewirausahaan itu, okelah, saya sangat mendukung, untuk meningkatkan taraf ekonomi perempuan. Tapi terkait pendidikan perempuan-pereampuan di daerah agar ada kejar paket dalam rangka penyetaraan pendidikan”, terang Nur Azizah.
Nur Azizah menuturkan, sudah sejak lama di Indonesia ada program kejar paket bagi masyarakat yang putus sekolah dan/atau melakukan penyetaraan Pendidikan. Menurut Nur Azizah, harus ada keseriusan baik dari pihak Kemen-PPPA bersama Kemendagri untuk melakukan sosialisasi yang intensif agar perempuan-perempuan di Indonesia yang rata-rata memiliki taraf pendidikan rendah agar mau maju, mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan.
“Program kejar paket kejar paket A untuk SD, Kejar Paket B untuk SMP dan Kejar Paket C untuk SMA, dapat menjadi program wajib di seluruh daerah di Indonesia. Ini yang harus menjadi perhatian ibu Menteri karena jika pendidikan kurang, tentu perempuan akan kurang berdaya. Apalagi jika kita melihat kondisi IPM perempuan yang ada di Indonesia”, tutur Nur Azizah.
Menanggapi hal tersebut Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati membenarkan terkait ketertinggalan IPM perempuan Indonesia.
“Kemudian kalau tekait mengejar IPM perempuan, benar apa yang disampaikan oleh ibu Nur, kalau kita melihat IPM perempuan ketimpangannya jauh dengan IPM laki-laki. Padahal IPM ini mengukur dari aspek Pendidikan, kemudian aspek ekonomi demikian juga aspek kesehatan. Ini menjadi PR kita semua. Kita harus bersinergi, berkolaborasi, bergandengan tangan dengan semua pihak bagaimana kita bisa meningkatkan IPM perempuan”, pungkas Bintang.