Jakarta (19/08) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy mengatakan, saat ini dengan membahas rencana Amandemen Konstitusi UUD 1945 tidaklah tepat. Menurutnya, kondisi saat ini rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan.
“Banyak rakyat yang ditinggal wafat sanak saudara, banyak juga yang sedang berjuang melawan covid-19, belum lagi banyak sekali yang berjuang bertahan hidup ditengah himpitan ekonomi,” ujar Aboe Bakar, Rabu (18/08).
Bila saat ini membahas amandemen UUD 1945, menurut Aboe Bakar seolah memperlihatkan ketidakpekaan dengan situasi saat ini. Terlebih ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan Presiden.
“Pada situasi seperti saat ini, seharusnya semua elemen bangsa saat ini fokus dan berupaya untuk menangani pandemi,” tukasnya.
Bendahara Fraksi PKS ini melanjutkan, perlu diperhatikan layanan kesehatan untuk mengurangi risiko kematian akibat covid-19, maupun upaya pemulihan ekonomi agar rakyat bisa makan dan bertahan hidup ditengah PPKM.
“Dari pada membahas amandemen UUD 1945, lebih urgen jika saat ini kita menyiapkan roadmap jangka panjang penanganan Covid-19. Karena kita pahami Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi tidak ada yang lebih penting dari pada keselamatan rakyat, ini harus kita pegang teguh,” tegasnya.
Sekjen DPP PKS ini mengatakan, road map jangka panjang Indonesia dalam menangani covid-19 ini sangat diperlukan agar kebijakan dalam pandemi ini jelas peta jalannya. Jangan sampai rakyat melihat penanganan pandemi hanya berganti ganti nama saja tanpa orientasi yang jelas.