Jakarta (25/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengatakan kenaikan biaya haji tidak bisa dihindarkan, salah satunya, akibat instrumen protokol kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan jemaah haji.
Kendati begitu, imbuhnya, angka kenaikan biaya haji telah berhasil ditekan dibandingkan dengan asumsi kenaikan awal sehingga diharapkan tidak terlalu membebani calon jemaah haji.
“Prokes yang ketat berdampak pada instrumen pembiayaan. Sebab itu, sejak awal Fraksi PKS meminta kenaikan biaya haji dilakukan secara rasional. Artinya, sebisa mungkin tidak terlalu memberatkan jemaah. Terbaru, kami juga sudah memperoleh instrumen kalkulasinya. In shaa Allah, biaya akan tetap naik, tetapi tidak terlalu memberatkan jemaah karena hanya bertambah di kisaran 1-2 juta,” ungkapnya selepas menghadiri acara sosialisasi biaya haji bersama BPKH di Semarang, Sabtu (25/04/2021).
Baca juga: Anggota FPKS Usulkan Alternatif untuk Tekan Kenaikan Biaya Haji Tahun 2021
Di sisi lain, Bukhori juga menjelaskan, nominal kenaikan biaya tersebut juga tidak akan melampaui nominal yang mampu ditanggung oleh BPKH dari dana manfaat yang diperoleh setiap tahunnya.
Disinggung terkait persoalan vaksin bagi calon jemaah haji, politisi PKS ini menilai bahwa persoalan itu menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah dan memiliki dimensi yang tidak berdiri tunggal.
“Sampai tanggal 30 April ini diperkirakan semua calon jemaah haji yang berjumlah 212 ribu ini sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali. Maka harus dipastikan para calon jemaah ini memperoleh efikasinya maksimal sebelum berangkat,” paparnya.
Sementara di satu sisi, Alumni Universitas Madina Arab Saudi ini mengungkap, persoalan vaksin ini tidak bisa dilihat dari dimensi kesehatan semata. Ada dimensi politik, khususnya terkait meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika dan Cina. Ia juga meminta pemerintah Arab Saudi bisa lebih bijaksana dalam memahami posisi Indonesia dalam hal ini.
“Kita ketahui bahwa Sinovac ini berasal dari Cina. Sementara Arab Saudi sejauh ini belum menerima calon jemaah haji yang menggunakan vaksin itu. Dengan kata lain, mereka baru berkenan menerima vaksin Made in America maupun sekutunya,” imbuhnya.
Lagipula, demikian Bukhori melanjutkan, tidak mungkin calon jemaah haji kita divaksin ulang dengan vaksin berbeda karena berpotensi membahayakan kesehatan mereka.
Baca juga: HNW: Agar Biaya Haji 2021 Tak Naik, BPKH Perlu Kreatif Kelola Dananya
“Karena itu, hanya ada satu pilihan yang paling rasional, yakni kepiawaian pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi sehingga berhasil mendorong pemerintah Arab Saudi untuk berkenan menerima calon jemaah kita”, terangnya.
“Secara umum, Indonesia sesungguhnya punya nilai tawar lebih dalam perundingan ini. Pertama, jumlah jemaah kita adalah yang terbesar. Kedua, jemaah haji kita adalah penyumbang devisa terbesar bagi mereka. Saya yakin, pemerintah bisa sukses melakukan diplomasi, salah satunya dengan memainkan kedua variabel ini, sepanjang gigih dalam melakukan diplomasi yang bermartabat,” pungkasnya.