Jakarta (16/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Menteri Agama untuk tidak gegabah memunculkan polemik baru di masa pandemi.

Peringatan tersebut disampaikannya menyusul wacana Menteri Agama untuk menggulirkan program sertifikasi dai/ penceramah dalam waktu dekat.

“Menag harus hati-hati di masa seperti ini. Kebijakan tersebut (red:sertifikasi dai) sangat kontraproduktif dalam situasi seperti ini. Bahkan, sangat berpotensi menimbulkan pembelahan di tubuh umat Islam itu sendiri” ungkap Bukhori di Jakarta, Minggu (16/08).

Lebih lanjut, politisi PKS ini mempertanyakan alasan kebijakan tersebut hanya diberlakukan bagi umat Islam semata. Sebab, Kementerian Agama pernah mengklaim bahwa Menteri Agama tidak hanya mengurus persoalan agama Islam saja, tetapi juga persoalan agama lain yang resmi diakui oleh negara.

“Katanya Menteri Agama bukan hanya untuk agama Islam saja, tapi kenapa ini (red:kebijakan sertifikasi) hanya menyasar umat Islam? Ini jelas diskriminatif” tegasnya.

Kepada Menteri Agama, Anggota Badan Legislasi (Baleg) ini memperingatkan bahwa cara menyikapi kelompok agama yang kritis terhadap kekuasaan tidak bisa dilakukan secara serampangan dengan mengecap mereka sebagai kelompok radikal dan teroris. Ia menegaskan, cara berpikir tersebut adalah tindakan yang sangat naif.

“Politik labelling ini sangat berbahaya bagi kerukunan umat beragama dan kehidupan berbangsa. Apalagi, setiap warga negara, apapun identitas agamanya, dijamin haknya oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Kritik yang disampaikan kepada kekuasaan, termasuk oleh kelompok agama sekalipun, tidak boleh dibungkam dengan cara seperti itu. Naif sekali” pungkasnya

Bukhori juga berpesan supaya Menteri Agama sebaiknya menjadi pemimpin yang mengayomi umat dan bangsanya, bukan justru bertindak sebaliknya.

Sebagai informasi, pada akhir 2019 silam Menteri Agama sempat menggulirkan wacana program sertifikasi dai atau penceramah. Program tersebut disusun dalam rangka menangkal gerakan radikalisme. Berdasarkan kabar terbaru, program sertifikasi dai rencananya akan diterapkan pada tahun 2020 setelah melalui pembahasan dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.