Jakarta (01/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah mengalihkan anggaran infrastruktur yang tidak prioritas untuk penanganan covid 19.

Sigit juga meminta pemerintah tidak serampangan menambah hutang demi menutupi defisit.

“Untuk penanganan covid 19, kita optimalkan saja APBN dengan merealokasi sejumlah program yang belum prioritas. Seperti anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pengembangan destinasi wisata super priotitas, dan sejumlah program infrastruktur lainnya seperti pembangunan 49 bendungan, pembangunan 3 bandara baru, pembangunan rel dan perumahan,” kata Sigit, yang juga Anggota Badan Anggaran ini.

Dalam APBN 2020, anggaran IKN dialokasikan sebesar Rp 2 triliun, pembangunan bendungan sebesar Rp 18 Triliun, pengembangan destonasi wisata sebesar Rp 6.3 triliun.

Menurut Sigit, soal pembangunan IKN sebaiknya ditunda karena sama sekali belum mendesak. Demikian juga dengan pembangunan 49 bendungan dan pembangunan 3 bandara baru. Terlebih, hasil temuan BPK tahun 2018 atas program atas pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku mendapati banyak temuan dan masalah ketidakefektifan.

“Banyak bendungan dan bandara yang sudah terbangun dengan anggaran besar tapi tidak termanfaatkan. Jadi, sementara stop dulu. Dananya alihkan untuk yang lebih urgen dan dibutuhkan masyarakat,” kata Sigit yang juga anggota Komisi V DPR RI.

Selain mendesak realokasi APBN untuk program infrastruktur, Sigit juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menambah hutang guna menutup defisit anggaran yang diperlebar melebihi 3%.

“Jangan menambah hutang karena akan menjadi beban. Melakukan pinjaman uang menjadi pilihan yang terakhir. Baik melakukan pinjaman dari bank maupun dari luar negeri.” kata Sigit.

Sebagai solusi, Sigit mendesak pemerintah untuk memperketat pengeluaran dan melaksanakan program prioritas yang berdampak langsung pada rakyat.

“Untuk menutupi defisit pemerintah bisa optimalkan APBN yang ada dengan Pemangkasan anggaran yang tidak urgen. Program yang tidak memberikan pengaruh terhadap pajak, devisa, dan sektor riil sebaiknya dikurangi.” kata Sigit.