Jakarta (20/02) — Anggota DPR RI Komisi XI Ecky Awal Mucharam menyatakan belum menyetujui usul pemerintah terkait penambahan jenis barang kena cukai berupa produk plastik, dalam pembahasan penerapan tarif cukai plastik antara Kementrian Keuangan dan Komisi XI DPR, Rabu (19/2/2020).

Menurut Ecky ada banyak hal yang harus pemerintah benahi dahulu dan kaji secara mendalam sebelum penerapan tarif cukai plastik.

“Apalagi tarif ini akan membebani rakyat sebagai konsumen akhir. Terlebih dilakukan saat ekonomi tertekan, dan pertumbuhan melandai. Justru pemerintah harusnya memberi insentif fiskal agar belanja domestik bertumbuh, bukan menambah beban fiskal sektor domestik untuk rakyat,” ungkap Ecky.

Rencana penerapan cukai plastik, ungkap Ecky, difokuskan untuk produk hilir menjadi paradoks dengan dibukanya keran impor sampah plastik dan sampah B3 (Bahan berbahaya beracun) oleh pemerintah sendiri beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyampaikan, jika konteksnya penanggulangan bahaya sampah plastik, pemerintah sudah selayaknya melarang impor sampah plastik dahulu dalam bentuk apapun.

“Pemerintah harusnya lebih fokus mengeluarkan kebijakan fiskal dan ekonomi yang mendorong konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi berkualitas,” tutup Legislator Jawa Barat ini.