Jakarta (13/11) -Rapat Kerja perdana bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan jajaranya dengan Komisi V DPR-RI mendapat perhatian serius anggota Komisi V FPKS DPR RI dapil Riau II, Syahrul Aidi Maazat.

Syahrul menyampaikan aspirasi masyarakat Riau terkait pembangunan infrastruktur di Riau yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

“Dari sekian banyak program pembangunan yang disodorkan oleh PUPR, ia melihat hanya satu proyek yang menyentuh kepentingan Riau yaitu TPA di Pekanbaru dan Kampar”, pungkasnya.

Sementara itu Syahrul menambahkan, untuk program jalan, pembangunan flyover, embung dan program lainya tidak ditemukan di Riau.

Syahrul juga memaparkan bahwa Riau merupakan salah satu Provinsi penyumbang terbesar devisa negara , baik dari minyak dalam tanah maupun di atas tanah.

“Dari rating minyak yang ada di indonesia, 30% lifting minyak bumi disumbangkan oleh riau, namun dampaknya tidak sebanding dengan pembangunan yang ada di Riau”, jelasnya.

Selain itu, dalam rapat Syahrul menegaskan terkait pemasukan terhadap negara dari sektor perkebunan yaitu dari Crude Palm Oil ( CPO).

“Pemasukan CPO terbesar di indonesia ada di Riau. berasal dari 4 juta hektar lahan yang ada dan diambil oleh pemerintah pusat pajaknya. Untuk itu kami meminta ke kementerian PUPR untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur ke Daerah Riau,” tegasnya.

Selain itu, mantan wakil ketua DPRD Kampar itu juga menyampaikan soal perbaikan jalan nasional yang masih berlubang-lubang serta rencana pembangunan dari empat balai jalan yang direncana oleh PUPR agar salah satu eksistensinya diposisikan di Riau, dikarenakan posisi Balai Jalan Riau masih menginduk ke Sumut.

Kemudian Tidak hanya menyoroti soal jalan yang dinilai belum sebanding dengan Provinsi tetangga, Syahrul juga menyampaikan soal harga karet yang sangat terpuruk dan tidak sebanding dengan strategi pembangunan infrastruktur 2020-2024 yang meningkatkan material harapan produksi dalam negeri yang memberi nilai tambah di setiap pembangunan infrastruktur oleh kementrian PUPR.

“Kedepannya kita berharap Riau mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sebagai sharing profit dari apa yang telah dihasilkan Riau untuk pemerintah pusat. Dan juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.