Jakarta (13/11) — Anggota DPR RI komisi IV Andi Akmal Pasluddin meminta Pemerintah melalui Menteri KKP, agar anggaran kementeriannya dikembalikan menjadi 11 triliun pada tahun 2021.

Menurut Akmal anggaran ini untuk saat ini lebih ideal untuk program langsung ke masyarakat berupa bantuan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam seperti halnya di kementerian pertanian yang anggarannya langsung menyentuh masyarakat.

Politisi PKS ini menambahkan saat ini anggaran KKP adalah terkecil diantara mitra kementerian komisi IV DPR. Tahun 2020. Komisi IV DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Pertanian atau Kementan pada RAPBN 2020 sebesar Rp 21 triliun. Pagu RAPBN KLHK Tahun 2020 sebesar 9,3 Triliun rupiah. Dan pagu anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,47 triliun.

“KKP ini jaman pemerintahan SBY selalu mendapat porsi anggaran terkecil diantara kementerian mitra komisi IV. Pada awal pemerintahan Jokowi, KKP langsung mendapat lonjakan anggaran signifikan yang semestinya mampu di gunakan untuk memajukan sektor maritim dan pembebasan impor garam dan ikan. Namun pada kenyataannya, dipenghujung periode kepemimpinan 5 tahun pertama Jokowi, KKP kembali ke selera asal yang hanya mampu mengelola anggaran sebesar 6,47 T”, ungkap Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, bahwa anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengalami penurunan yang drastis. Ketika tahun 2016, RAPBN KKP sempat memiliki pagu sebesar 15,8 T meskipun daftar Isian Penggunaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2016 diputuskan sebesar Rp 13,8 T. Namun pada perubahan APBN dalam RAPBNP 2016, alokasi final tahun itu sebesar Rp 11,16 triliun. Menurut Akmal angka 11 T ini merupakan angka ideal untuk KKP.

“Saya berharap, KKP mampu mengembalikan anggaran 2021 yang akan di bahas tahun 2020 sebesar 11 triliun. Dengan besaran APBN untuk KKP sebesar itu, maka pemerintah diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di kalangan nelayan dan penduduk pesisir, mampu memajukan sektor maritim dengan teknologi modern, pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan hingga membebaskan negara dari jeratan Impor garam”, tutup Andi Akmal Pasluddin.